 |
| Sumber: Pribadi |
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dengan HMI MPO Se-Jakarta menjadi polemik yang mencuat setelah munculnya sikap Sekda menantang kritik mahasiswa. Merespons hal tersebut, Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, Fadhlan Rahman, mengeluarkan pernyataan keras yang menjadi sorotan publik.
Fadhlan menegaskan bahwa HMI MPO tidak gentar menghadapi sikap arogansi pejabat daerah. Ia menyebut tindakan Sekda yang dianggap meremehkan kritik mahasiswa merupakan bentuk pelecehan terhadap gerakan moral. “Jika Sekda DKI Jakarta berani menantang HMI MPO Se-Jakarta, maka kami tegaskan: tantangan itu diterima! Tetapi sebelum bicara nyali, bicarakan dulu rekam jejak. Publik perlu pejabat yang bersih, bukan yang bermasalah,” ujarnya.
Menurut Fadhlan, posisi Sekretaris Daerah merupakan jantung birokrasi sehingga tidak pantas diisi oleh figur yang memiliki catatan kontroversial. Ia menilai Gubernur DKI Jakarta tidak boleh menutup mata terhadap sinyal penolakan masyarakat dan mahasiswa. “Gubernur DKI jangan diam! Kalau seorang Sekda sudah menunjukkan sikap anti-kritik dan berani menantang mahasiswa, itu tanda bahaya. Kami mendesak: copot Sekda bermasalah itu sekarang, sebelum situasi makin keruh,” katanya.
Fadhlan juga mengingatkan bahwa mahasiswa bukan kelompok yang dapat diremehkan. Ia menyatakan HMI MPO siap bergerak lebih besar jika pemerintah provinsi tidak mengambil tindakan konkret. “Jangan sekali-kali mencoba mengintimidasi gerakan mahasiswa. Kami tidak punya kepentingan lain selain menegakkan integritas pemerintahan. Kalau Sekda terus arogan, maka kami akan turun dengan kekuatan penuh. Tantangan akan kami jawab di lapangan,” tegasnya.
HMI MPO Se-Jakarta kini menunggu respons resmi Gubernur DKI Jakarta terkait polemik tersebut. Publik disebut mulai menyoroti keputusan pemerintah provinsi, apakah berani membersihkan jajaran internal atau membiarkan situasi semakin membesar. “Ini bukan hanya tentang HMI MPO. Ini tentang masa depan Jakarta. Copot Sekda bermasalah atau bersiap menghadapi perlawanan mahasiswa tanpa kompromi,” tutup Fadhlan.
Dalam aksi tersebut HMI MPO Se-Jakarta juga merelease surat pernyataan dengan menyampaikan empat tuntutan:
1. Mencopot Sekda Uus Kuswanto yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dan anti-pelayanan di wilayah Administrasi Jakarta Barat.
2. Mendesak KPK dan Kejaksaan menaikkan status Uus Kuswanto dari saksi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Disbud DKI dan penyelewengan anggaran proyek sebagaimana tercantum dalam LHP BPK 2023.
3. Mengusut tuntas dugaan intervensi Uus Kuswanto dalam pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat.
4. Menjadikan pembersihan posisi Sekda sebagai pintu masuk penindakan terhadap pejabat lain yang diduga korup untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas.
(dy/daf)
