SUARAPERUBAHAN.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dengan melemparkan seperangkat tuntutan perihal program Sekolah Rakyat yang direalisasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (Foto: Istimewa)
Dalam aksinya, AMPB meminta KPK untuk segera memanggil dan menginvestigasi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf terkait dugaan ketidakwajaran harga sejumlah pengadaan barang untuk program Sekolah Rakyat. Massa aksi juga mendesak agar Kementerian Sosial membuka seluruh dokumen pengadaan secara transparan, mulai dari spesifikasi barang, jumlah unit, harga satuan, kontrak, penyedia, hingga dasar perhitungan kebutuhan barang.
Menurut AMPB, terdapat dugaan selisih harga pada sejumlah barang, seperti kaos kaki, drone, mesin cuci, jam dinding, lambang Garuda, gerobak angkut, hingga foto Presiden dan Wakil Presiden.
Koordinator Lapangan AMPB, Imam Bukhori Aziz, juga meminta pengelolaan Program Sekolah Rakyat dialihkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Selain itu, AMPB mendesak Presiden mengevaluasi Menteri Sosial apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
"Bukan kali pertama tuntutan ini kami sampaikan. Aksi demonstrasi telah kami lakukan di KPK RI dan sebanyak dua kali di Kementerian Sosial. Aksi ini akan terus kami lakukan secara berjilid-jilid hingga pihak terkait memberikan respons yang serius terhadap tuntutan kami,” ujar Imam Bukhori Aziz.
Tuntutan AMPB
Berdasarkan dokumen tuntutan yang dibawa saat aksi, AMPB menyampaikan delapan poin tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak KPK dan BPK segera melakukan audit investigatif serta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pengadaan Program Sekolah Rakyat yang telah direalisasikan oleh Kementerian Sosial.
2. Mendesak Kementerian Sosial membuka seluruh dokumen pengadaan secara transparan, termasuk spesifikasi barang, jumlah unit, harga satuan, kontrak, penyedia, serta dasar perhitungan kebutuhan barang.
3. Meminta KPK memeriksa Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait dugaan pengadaan kaos kaki senilai Rp2,42 miliar dan pengadaan sepatu yang dinilai belum terealisasi dengan baik.
4. Mendesak KPK memeriksa dugaan ketidakwajaran harga pada sejumlah pengadaan, termasuk drone, mesin cuci, jam dinding, lambang Garuda, gerobak angkut, serta foto Presiden dan Wakil Presiden.
5. Meminta KPK melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengadaan drone senilai Rp4,03 miliar, termasuk verifikasi spesifikasi, jumlah unit, dasar penetapan harga, dan kesesuaiannya dengan harga pasar.
6. Mendesak KPK dan BPK mengaudit pengadaan mesin cuci dua tabung, jam dinding, serta foto Presiden dan Wakil Presiden yang diduga memiliki selisih harga signifikan dibanding harga resmi barang sejenis.
7. Meminta KPK dan BPK segera memeriksa dugaan indikasi mark-up, penyalahgunaan wewenang, persekongkolan pengadaan, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Program Sekolah Rakyat.
8. Mendesak Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai seluruh temuan perbedaan harga dan pelaksanaan pengadaan yang menjadi perhatian masyarakat.
(dy/daf)
.jpeg)
