SUARAPERUBAHAN.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa (AMPB) gelar aksi di depan Gedung Kemensos usai mereka gelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta (Foto: Istimewa)
Dalam aksinya, massa menduga adanya ketidakwajaran harga pada sejumlah pengadaan barang Program Sekolah Rakyat. Mereka juga mendesak lembaga antirasuah memanggil dan memeriksa Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.
Selain meminta penyelidikan, AMPB menuntut Kemensos membuka seluruh dokumen pengadaan kepada publik. Dokumen yang dimaksud meliputi spesifikasi barang, jumlah unit, harga satuan, kontrak, penyedia, hingga dasar perhitungan kebutuhan barang.
AMPB menduga terdapat selisih harga pada sejumlah pengadaan, di antaranya kaos kaki, drone, mesin cuci, jam dinding, lambang Garuda, gerobak angkut, serta foto Presiden dan Wakil Presiden. Hingga berita ini ditulis, dugaan tersebut masih berupa klaim dari massa aksi dan belum terbukti melalui proses hukum.
Koordinator Lapangan AMPB, Imam Bukhori Aziz, turut meminta agar pengelolaan Program Sekolah Rakyat dialihkan dari Kementerian Sosial ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, Presiden juga perlu mengevaluasi Menteri Sosial apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
"Bukan kali pertama tuntutan ini kami sampaikan. Aksi demonstrasi telah kami lakukan di KPK RI dan sebanyak dua kali di Kementerian Sosial. Aksi ini akan terus kami lakukan secara berjilid-jilid hingga pihak terkait memberikan respons yang serius terhadap tuntutan kami,” ujar Imam Bukhori Aziz.
Delapan Tuntutan AMPB Terhadap Mensos
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut berjumlah 8 tuntutan, antara lain:
1. Audit investigatif seluruh pengadaan Program Sekolah Rakyat.
2. Membuka seluruh dokumen pengadaan secara transparan.
3. Memeriksa Mensos terkait dugaan pengadaan kaos kaki dan sepatu.
4. Menyelidiki dugaan ketidakwajaran harga sejumlah pengadaan.
5. Memeriksa khusus pengadaan drone senilai Rp4,03 miliar.
6. Mengaudit pengadaan mesin cuci, jam dinding, serta foto Presiden dan Wakil Presiden.
7. Menyelidiki dugaan mark-up, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan pengadaan.
8. Mendesak Mensos memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait pelaksanaan pengadaan Program Sekolah Rakyat.
(dy/daf)
.jpeg)
