Bawa Misi Inklusif, Hj. Arnila Siap Suarakan Hak Perempuan dan Disabilitas di DPRD Sulteng

Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Arnila HI. Moh. Ali, SE., MM

SUARAPERUBAHAN.COM, POLITIK - Struktur kepemimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi berganti. Hj. Arnila HI. Moh. Ali, SE., MM, politisi dari Fraksi Partai NasDem, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Sulteng dalam prosesi khidmat yang digelar di Gedung DPRD Sulteng, Kamis (2/4).

Hj. Arnila, yang sebelumnya memiliki rekam jejak sebagai Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, kini mengemban amanah baru menggantikan Aristan, S.Pt. Acara pelantikan ini turut disaksikan oleh jajaran pimpinan daerah, anggota legislatif, serta perwakilan masyarakat.

Dalam jabatan barunya, Hj. Arnila berkomitmen untuk mengoptimalkan tiga pilar utama DPRD—legislasi, pengawasan, dan penganggaran—agar lebih peka terhadap dinamika sosial. Terkait tanggung jawab ini, ia menyatakan:

“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berkomitmen menghadirkan kerja-kerja politik yang tidak hanya prosedural, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan rakyat.”

Satu poin krusial yang ditegaskan oleh Hj. Arnila adalah landasan kerja yang berorientasi pada keadilan sosial. Isu-isu strategis seperti pemberdayaan perempuan, hak penyandang disabilitas, dan peran pemuda akan menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Ia mendorong pengarusutamaan gender yang nyata melalui perlindungan dan penguatan ekonomi serta pendidikan bagi perempuan. Selain itu, akses layanan publik yang setara bagi kelompok disabilitas dan keterlibatan aktif generasi muda dalam inovasi daerah juga menjadi perhatian serius. Mengenai hal ini, ia menegaskan:

“Pembangunan yang kita dorong harus bersifat inklusif, membuka ruang partisipasi bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal keberpihakan.”

Berbekal pengalaman teknis di Komisi III, Hj. Arnila diharapkan mampu mempererat kerja sama antara pihak legislatif dan pemerintah daerah. Sinergi ini difokuskan pada percepatan infrastruktur, peningkatan mutu layanan publik, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pelantikan ini menjadi titik tolak bagi DPRD Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan performa kelembagaan dalam menghadapi tantangan daerah yang kian dinamis, sembari memastikan setiap kebijakan tetap berakar pada kepentingan rakyat. [Rls]